elbaitsukabumi.com - Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi PKS menegaskan pihaknya menolak kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi Rp 69 juta.
Menurutnya kenaikan Bipih senilai itu terlalu tinggi, sementara untuk pelaksanaan haji ada dana optimalisasi yang bisa digunakan.
Baca Juga: Duet Anies-Khofifah di Pilpres 2024 Disetujui PKS
"Fraksi PKS tentu tidak sepakat dengan usulan pemerintah yang menaikan Bipih hingga Rp 69 juta, yang kalau kemarin sekitaran Rp 40an juta. Kita akan berjuang agar biaya ditanggung jamaah lebih ringan dan terjangkau," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/1/2023).
Baca Juga: PKS Usulkan Ahmad Heryawan Jadi Pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024
Dan kalaupun memang harus naik, menurut Bukhori, besarannya tidak harus sampai Rp 69 juta. Karena sebenarnya dalam beban biaya operasional haji sudah ditambahkan biaya optimalisasi dari pengelolaan dana haji.
"Yah saya kira sih kalau naik masih di angka Rp 50 jutaan," katanya menambahkan.
Sebagaimana diketahui, selama ini selain jamaah membayar besaran biaya haji mereka juga memperoleh biaya optimalisasi yang diperoleh dari dana yang dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang juga sudah dipakai.
"Maka besaran kenaikan itu, saya kira ini juga perlu jadi kajian kembali," imbuhnya.
Artikel Terkait
Lowongan Kerja GO Steak Untuk Lulusan SMA/SMK Sederajat di Sukabumi
Jenna Ortega dilecehkan Pemain Serial Wednesday Di Depan Wartawan, Netizen Naikkan Tagar Cancel Percy
7 Kabupaten Paling Luas di Indonesia, Kabupaten Kamu Termasuk?
Sampah Plastik di Pantai Afrika Milik Indonesia, Sumber Utama dari Puing Berukuran Besar Daya Tampung Tinggi
Dunia Dalam Sejarah: Ada Sejarah Apa Saja Pada 24 Januari?
Prediksi Skor Persib vs Borneo FC dan Susunan Pemain Maung Bandung